BAB 1.
PENDAHULUAN
1.1
Latar
Belakang
Demokrasi
adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara yaitu pemerintahan dari
rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Begitulah pemahaman yang paling
sederhana tentang demokrasi, yang diketahui oleh hampir semua orang.
Konsep
demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal
ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator
perkembangan politik suatu negara.
Berbicara mengenai demokrasi adalah memperbincangkan
tentang kekuasaan, atau lebih tepatnya pengelolaan kekuasaan secara beradab. Itu merupakan sistem manajemen kekuasaan yang
dilandasi oleh nilai-nilai dan etika serta peradaban yang menghargai martabat
manusia. Pelaku utama demokrasi adalah kita semua, setiap orang yang selama ini
selalu diatas namakan
namun tak pernah ikut menentukan. Menjaga proses demokratisasi adalah memahami
secara benar hak-hak yang kita miliki, menjaga hak-hak itu agar siapapun
menghormatinya, melawan siapapun yang berusaha melanggar hak-hak itu.
Demokrasi
pada dasarnya adalah aturan orang (people rule), dan di dalam sistem politik
yang demokratis warga mempunyai hak, kesempatan dan suara yang sama di dalam
mengatur pemerintahan di dunia publik. Di Indonesia, pergerakan nasional juga
mencita-citakan pembentukan negara demokrasi yang berwatak anti-feodalisme dan
anti-imperialisme, dengan tujuan membentuk masyarakat sosialis. Maka dari itu dalam
makalah ini penulis
akan memaparkan tentang perkembangan dan
penerapan demokrasi di Indonesia.
1.2 Rumusan Masalah
Dari latar belakang diatas, dapat
disusun rumusan masalah sebagai berikut:
1.
Apakah arti istilah dari demokrasi?
2.
Apa saja Jenis–Jenis
Demokrasi?
3.
Apa saja Landasan-landasan
Demokrasi?
4.
Bagaimana Perkembangan Demokrasi di Indonesia?
5.
Bagaimana Penerapan Budaya Demokrasi Dalam Kehidupan Sehari-hari?
1.3 Tujuan
Tujuan
pembahasan makalah ini adalah
1.
Untuk mengetahui arti dari istilah
demokrasi
2.
Untuk
mengetahui Landasan-landasan
Demokrasi
3.
Mengetahui Jenis–jenis Demokrasi
4.
Untuk
mengetahui Sejarah dan
Perkembangan Demokrasi
5.
Untuk mengetahui
Penerapan Budaya Demokrasi Dalam
Kehidupan Sehari-hari
1.4 Manfaat
Manfaat yang
dapat diambil dari mempelajari makalah ini
adalah mengetahui dan mengerti apa itu sebenarnya demokrasi,
kemudian dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar.
BAB
2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1
Pengertian Demokrasi
Secara etimologis istilah “demokrasi” berasal dari yunani kuno yang diutarakan di Athena
Kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal
dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti
dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah
berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem “demokrasi”
di banyak negara.
Kata
“demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos
/cratein yang berarti pemerintahan. Sehingga dapat diartikan sebagai
pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari
rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata
kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab
demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu
negara.
Demokrasi
menempati posisi vital dalam kaitannya pembagian kekuasaan dalam suatu negara
dengan kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan
dan kemakmuran rakyat. Prinsip semacam ini menjadi sangat penting untuk
diperhitungkan ketika fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah
(eksekutif) yang begitu besar ternyata tidak mampu untuk membentuk masyarakat
yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan absolut pemerintah seringkali
menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Demikian pula kekuasaan
berlebihan di lembaga negara yang lain, misalnya kekuasaan berlebihan dari
lembaga legislatif menentukan sendiri anggaran untuk gaji dan tunjangan
anggota-anggotanya tanpa memperdulikan aspirasi rakyat, tidak akan membawa
kebaikan untuk rakyat.
Intinya,
setiap lembaga negara bukan saja harus akuntabel (accountable), tetapi harus
ada mekanisme formal yang mewujudkan akuntibilitas dari setiap lembaga negara
dan mekanisme ini mampu secara operasional (bukan hanya secara teori) membatasi
kekuasaan lembaga negara tersebut.
2.1.1 Berikut
merupakan pendapat-pendapat tentang pengertian demokrasi:
1)
Menurut
Internasional Commision of Jurits
Demokrasi adalah
suatu bentuk pemerintahan oleh rakyar dimana kekuasaan tertinggi ditangan
rakyat dan di jalankan langsung oleh mereka atau oleh wakil-wakil yang mereka
pilih dibawah sistem pemilihan yang bebas. Jadi, yang di utamakan dalam
pemerintahan demokrasi adalah rakyat.
2)
Menurut
Lincoln
Demokrasi adalah
pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (government of the
people, by the people, and for the people).
3)
Menurut
C.F Strong
Suatu sistem pemerintahan di mana
mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta atas dasar sistem
perwakilan yang menjamin bahwa pemerintahan akhirnya mempertanggungjawabkan
tindakan-tindakan kepada mayoritas itu.
2.2 Jenis–jenis Demokrasi
Dalam sejarah politik Indonesia,
kita setidaknya mengenal empat macam demokrasi, yaitu demokrasi pemerintahan
masa revolusi kemerdekaan, demokrasi parlementer (repsentatif democracy)
, demokrasi terpimpin (guided democracy), dan demokrasi Pancasila (Pancasila
democracy):
1)
Demokrasi Liberal
(pemerintahan masa revolusi kemerdekaan) (1945-1949)
Para penyelenggara negara pada awal
periode kemerdekaan mempunyai komitmen yang sangat besar dalam mewujudkan
demokrasi politik di Indonesia. Demokrasi pemerintahan masa revolusi
kemerdekaan berlangsung dari tahun 1945 hingga tahun 1949, ada beberapa hal
yang fundemental yang merupakan peletakan dasar bagi demokrasi di Indonesia
periode ini, yaitu :
a)
Political franchise yang menyeluruh. Para pembentuk
negara, sudah sejak semula mempunyai komitmen yang sangat besar terhadap
demokrasi, sehingga ketika kemerdekaan direbut, semua warga negara yang sudah
dianggap dewasa memiliki hak-hak politik yang sama, tanpa ada diskriminasi
yang bersumber dari ras, agama, suku, dan kedaerahan.
b)
Dengan maklumat Wakil Presiden, maka
dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik, yang kemudian menjadi
peletak dasar bagi sistem kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam
sejarah politik kita.
2)
Demokrasi parlementer
Periode kedua pemerintahan negara
Indonesia adalah tahun 1950 sampai 1959, dengan menggunakan Undang-Undang Dasar
Sementara (UUDS) sebagai landasan konstitusionalnya. Periode pemerintahan dalam
masa ini disebut sebagai pemerintahan parlementer, karena pada masa ini
merupakan kejayaan parlemen dalam sejarah politik Indonesia sebelum masa
repormasi. Periode itu dapat disebut juga sebagai “Representative/Participatory
Democracy”.
Masa Demokrasi Parlementer merupakan
masa kejayaan demokrasi di Indonesia, hampir semua elemen demokrasi dapat kita
temukan dalam perwujudannya dalam kehidupan politik di Indonesia.
a)
Lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan
peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan. Perwujudan
kekuasaan parlemen ini diperlihatkan dengan adanya sejumlah mosi tidak
percaya kepada pihak pemerintah yang mengakibatkan kabinet harus meletakkan
jabatan.
b)
Akuntabilitas pemegang jabatan dan politisi pada
umumnya sangat tinggi. Hal ini dapat terjadi karena berfungsinya parlemen dan
juga sejumlah media massa sebagai alat kontrol sosial.
c)
Masyarakat pada umumnya dapat merasakan bahwa hak-hak
dasar mereka tidak berkurang sama sekali, sekalipun tidak semua warga negara
dapat memanfaatkannya dengan maksimal.
d)
Dalam masa pemerintahan parlemeter, daerah-daerah
memperoleh otonomi yang cukup, bahkan otonomi yang seluas-luasnya dengan asas
desentralisasi sebagai landasan untuk berpijak dalam mengatur hubungan
kekuasaan antara pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah.
3)
Demokrasi Terpimpin (1959-1965)
Sejak berakhirnya Pemilihan Umum
1955, Presiden Soekarno sudah menunjukkan gejala ketidaksenangannya kepada
partai-partai politik. Hal itu terjadi karena partai politik sangat
berorientasi pada kepentingan ideologinya sendiri dan kurang memperhatikan
kepentingan politik nasional secara menyeluruh.
Demokrasi terpimpin merupakan
pembalikan total dari proses politik yang berjalan pada masa demokrasi
parlementer. Apa yang disebut dengan demokrasi tidak lain merupakan perwujudan
kehendak presiden dalam rangka menempatkan dirinya sebagai satu-satunya
institusi yang paling berkuasa di Indonesia. Adapun karakteristik yang utama
dari perpolitikan pada era Demokrasi Terpimpin adalah :
a)
Mengaburnya sistem kepartaian. Kehadiran partai-partai
politik, bukan untuk mempersiapkan diri dalam kerangka kontestasi politik untuk
mengisi jabatan politik di pemerintahan (karena Pemilihan Umum tidak
pernah dijalankan), tetapi lebih merupakan elemen penopang dari tarik menarik
anatara Presiden Soekarno, Angkatan Darat, dan Partai Komunis Indonesia.
b)
Masa Demokrasi Terpimpin adalah masa puncak dari
semangat anti-kebebasan pers. Sejumlah surat kabar dan majalah diberangus oleh
Soekarno.
c)
Sentralisasi kekuasaan semakin dominan dalam proses
hubungan antara pemerintah Pusat dengan pemerintah Daerah. Daerah-daerah
memiliki otonomi yang terbatas.
4)
Demokrasi Pancasila
(demokrasi dalam Pemerintahan Orde Baru)
Era baru dalam pemerintahan dimulai
setelah melalui masa transisi yang singkat, yaitu antara tahun 1965 samapai
1968, ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Era
yang kemudian dikenal sebagai Orde baru.
Orde Baru memberikan pengharapan
baru, terutama yang berkaitan dengan perubahan-perubahan politik, dari yang
bersifat otoriter pada masa Demokrasi Terpimpin di bawah Soekarno menjadi lebih
demokratik. Namun kenyataannya tidak seperti yang diharapkan, pengganti
presiden yang otoriter ternyata seorang otoriter juga.
Ada beberapa indikator demokrasi
yang digunakan pada masa demokrasi yang berlabel pancasila ini, yaitu :
a)
Rotasi kekuasaan eksekutif boleh dikatakan hampir
tidak pernah terjadi. Kecuali yang terdapat pada jajaran yang lebih rendah,
seperti: gubernur, bupati/ walikota, camat dan kepala desa. Kalaupun ada
perubahan, selama pemerintahan Orde Baru hanya terjadi pada jabatan wakil
presiden, sementara pemerintahan secara esensial masih tetap sama.
b)
Pemilihan Umum. Pada masa pemerintahan Orde Baru,
Pemilihan Umum telah dilangsungkan sebanyak enam kali, dengan frekwensi yang
teratur, yaitu setiap lima tahun sekali. Tetapi, kalau kita mengamati kualitas
penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia bisa disimpulkan amat jauh dari
semangat demokrasi.
Ø Menurut cara penyaluran kehendak rakyat, demokrasi dibedakan atas :
a)
Demokrasi
Langsung
b)
Demokrasi Tidak
Langsung
Ø Menurut dasar prinsip ideologi, demokrasi dibedakan atas :
a)
Demokrasi Konstitusional
(Demokrasi Liberal)
b)
Demokrasi Rakyat (Demokrasi
Proletar)
Ø Menurut dasar yang menjadi titik perhatian atau prioritasnya, demokrasi
dibedakan atas :
a)
Demokrasi Formal
b)
Demokrasi Material
c)
Demokrasi Campuran
Ø Menurut dasar wewenang dan hubungan antara alat kelengkapan negara,
demokrasi dibedakan atas :
a)
Demokrasi Sistem Parlementer
b)
Demokrasi Sistem Presidensial
2.3
Landasan-landasan Demokrasi
A. Pembukaan UUD 1945
1. Alinea
pertama yang berbunyi Kemerdekaan ialah hak segala bangsa.
2. Alinea
kedua yang berbunyi Mengantarkan rakyat Indonesia kepintu gerbang kemerdekaan
Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
3. Alinea
ketiga yang berbunyi Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorong oleh
keinginan luhur supaya berkehidupan dan kebangsaaan yang bebas.
4. Alinea
keempat yang berbunyi Melindungi segenap bangsa.
B. Batang Tubuh UUD 1945
1. Pasal
1 ayat 2 yaitu tentang “Kedaulatan adalah ditangan rakyat”.
2.
Pasal 2 yaitu tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat.
3.
Pasal 6 yaitu tentang Pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden.
4.
Pasal 24 dan Pasal 25 yaitu tentang Peradilan yang
merdeka.
5.
Pasal 27 ayat 1 yaitu tentang Persamaan kedudukan di
dalam hukum.
6. Pasal
28 yaitu tentang Kemerdekaan berserikat dan berkumpul.
C. Lain-lain
1. Ketetapan
MPR RI No. XVII/MPR/1998 tentang hak asasi
2.
UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM
2.4 Perkembangan Demokrasi di Indonesia
Demokrasi di negara Indonesia sudah
mengalami kemajuan yang pesat. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan dibebaskan
menyelenggarakan kebebasan pers, kebebasan masyarakat dalam berkeyakinan,
berbicara, berkumpul, mengeluarkan pendapat, mengkritik bahkan mengawasi
jalannya pemerintahan. Tapi bukan berarti demokrasi di Indonesia saat ini sudah
berjalan sempurna. Masih banyak persoalan yang muncul terhadap pemerintah yang
belum sepenuhnya bisa menjamin kebebasan warga negaranya. Seperti meningkatnya
angka pengangguran, bertambahnya kemacetan di jalan, semakin parahnya banjir,
dan masalah korupsi.
Dalam kehidupan berpolitik di setiap negara yang kerap
selalu menikmati kebebasan berpolitik namun tidak semua kebebasan berpolitik
berjalan sesuai dengan yang diinginkan, karena pada hakikatnya semua sistem
politik mempunyai kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Demokrasi adalah
sebuah proses yang terus menerus merupakan gagasan dinamis yang terkait erat
dengan perubahan. Jika suatu negara mampu menerapkan kebebasan, keadilan, dan
kesejahteraan dengan sempurna, maka negara tersebut adalah negara yang sukses
menjalankan sistem demokrasi. Sebaliknya, jika suatu negara itu gagal
menggunakan sistem pemerintahan demokrasi, maka negara itu tidak layak disebut
sebagai negara demokrasi. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia
yang menganut sistem pemerintahan yang demokrasi, kita sudah sepatutnya untuk
terus menjaga, memperbaiki, dan melengkapi kualitas-kualitas demokrasi yang
sudah ada. Demi tercapainya suatu kesejahteraan, tujuan dari cita-cita
demokrasi yang sesungguhnya akan mengangkat Indonesia kedalam suatu perubahan.
2.5 Penerapan Budaya Demokrasi Dalam Kehidupan Sehari-hari
Ø Di Lingkungan Keluarga
Penerapan Budaya demokrasi di lingkungan keluarga dapat
diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut:
a) Kesediaan
untuk menerima kehadiran sanak saudara;
b) Senantiasa
musyawarah untuk pembagian kerja;
c) Terbuka
terhadap suatu masalah yang dihadapi bersama.
Ø Di Lingkungan Masyarakat
Penerapan Budaya demokrasi di lingkungan masyarakat dapat
diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut:
a) Bersedia
mengakui kesalahan yang telah dibuatnya;
b) Kesediaan
hidup bersama dengan warga masyarakat tanpa diskriminasi;
c) Menghormati
pendapat orang lain yang berbeda dengannya;
d) Menyelesaikan
masalah dengan mengutamakan kompromi;
Ø Di Lingkungan Sekolah
Penerapan Budaya demokrasi di lingkungan sekolah dapat
diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut:
a) Bersedia
bergaul dengan teman sekolah tanpa membeda-bedakan;
b) Menghargai
pendapat teman meskipun pendapat itu berbeda dengan kita;
c) Mengutamakan
musyawarah, membuat kesepakatan untuk menyelesaikan masalah;
Ø Di Lingkungan Kehidupan
Bernegara
Penerapan Budaya demokrasi di lingkungan kehidupan bernegara
dapat diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut:
a) Memiliki
rasa malu dan bertanggung jawab kepada publik;
b) Menghargai
perbedaan yang ada pada rakyat;
c) Mengutamakan
musyawarah untuk kesepakatan berrsama untuk menyelesaikan masalah-masalah
kenegaraan.
BAB
3. PENUTUP
3.1
Kesimpulan
Kesimpulan yang
dapat diambil dari makalah ini adalah:
1) Demokrasi adalah suatu sistem
pemerintahan suatu negara yaitu pemerintahan
dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
2) Jenis-jenis demokrasi antara lain Demokrasi Liberal, Demokrasi parlementer, Demokrasi Terpimpin, dan Demokrasi Pancasila.
3) Landasan-landasan Demokrasi yaitu terdapat pada Batang Tubuh UUD 1945, Pembukaan UUD
1945, Ketetapan
MPR RI No. XVII/MPR/1998 tentang hak asasi,
UU
No. 39 tahun 1999 tentang HAM.
4) Demokrasi di
negara Indonesia sudah mengalami kemajuan yang pesat. Hal tersebut dapat
dibuktikan dengan dibebaskan menyelenggarakan kebebasan pers, kebebasan
masyarakat dalam berkeyakinan, berbicara, berkumpul, mengeluarkan
pendapat, mengkritik bahkan mengawasi jalannya pemerintahan.
5)
Penerapan budaya
demokrasi
dapat dilakukan di lingkungan
keluarga misalnya terbuka
terhadap suatu masalah yang dihadapi bersama, di lingkungan masyarakat dengan bersedia mengakui kesalahan yang
telah dibuatnya, di lingkungan sekolah dengan bersedia bergaul dengan teman
sekolah tanpa membeda-bedakan dan
lain-lain.
3.2
Saran
Dengan
adanya makalah ini, diharapkan masyarakat
mengerti serta mengetahui asas pemerintahan demokrasi dan dapat menerapkannya
dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat menjadikan Negara Indonesia menjadi
Negara demokratis yang sebenarnya.
DAFTAR PUSTAKA
Abdulkarim, Aim, Drs, M.Pd. 2004 “Kewarganegaraan
Jilid 2”. Bandung: Grafindo Media Pratama.
Mahfud MD, Moh.
2003. Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia (Studi tentang Interaksi Politik
dan Kehidupan Ketatanegaraan). Jakarta:
Rineka Cipta.
|
